Jakarta, energywatch.or.id – Direktur Eksekutif Energy Watch Daymas Arangga Radiandra menilai terkait tersendatnya izin ekspor konsentrat tembaga PT Freeport Indonesia (PTFI) merupakan cerminan permasalahan karut marut koordinasi antar kementerian dalam hal sinkronisasi kebijakan.

Hal tersebut menurut Daymas, tidak hanya menjadi tanggung jawab Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), namun juga Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan.

“Memang ada beberapa urusan administrasi yang perlu dilakukan tiga kementerian tersebut supaya PTFI dan Amman Mineral bisa melanjutkan kegiatan ekspor konsentrat tembaganya,” ujarnya dalam keterangan tertulis dikutip pada Selasa (11/07/2023).

Dia pun membenarkan bahwa izin ekspor yang tersendat sudah pasti akan mengganggu operasional Freeport maupun Amman. Alasannya, konsentrat yang terserap pasar ekspor akan mengakibatkan penumpukan stok di tengah masih terbatasnya kapasitas smelter tembaga dalam negeri saat ini.

“Akhirnya berdampak pada operasi yang harus disetop supaya hasil produksinya dapat tertampung,” jelasnya.

Daymas menilai izin ekspor konsentrat tembaga semestinya sudah dapat diterbitkan dalam waktu dekat. Dia meyakini pemerintah sudah mempertimbangkan masak-masak mengenai konsekuensi pemberian kelonggaran ekspor konsentrat bagi Freeport dan Amman, dari tenggat Juni 2023 menjadi Mei 2024.

“Relaksasi larangan ekspor ini sudah dikaji oleh pemerintah dan juga merupakan hasil kajian dari progres pembangunan smelter yang targetnya pada Mei 2024. Itu sudah mulai aktif dan mulai full [beroperasi penuh] pada Desember 2024. Tentunya kalau [ekspor konsentrat tembaga] dilarang penuh, akan berdampak juga ke penerimaan negara bukan pajak.” kata Daymas.

Sekadar catatan, Freeport menargetkan produksi konsentrat tembaga pada 2023 mencapai 1.603 miliar pound, emas 1.809 juta ons, sedangkan perak sebesar 6.579 juta ons. Untuk tahun ini, perusahaan mengantongi kuota ekspor konsentrat tembaga sebanyak 2,3 juta ton atau naik dari tahun lalu sejumlah 2 juta ton.

Plt. Direktur Jenderal (Dirjen) Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM Muhammad Wafid meminta PTFI untuk bersabar menunggu izin ekspor yang masih diproses oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag). Menurutnya, sampai dengan saat ini belum ada regulasi yang dapat dijadikan acuan penerbitan izin tersebut.

“Ya bagaimana lagi? Ya itu tadi kalau gudang sudah penuh dan ingin ekspor, tetapi belum ada regulasi yang pas untuk mengatur atau jadi referensi. Semuanya salah nanti. Sabar sedikit lah,” katanya dalam keterangan tertulis dikutip pada Selasa (11/07/2023).

Menurut Wafid, selama belum ada sinkronisasi regulasi terkait, PTFI belum bisa melakukan ekspor konsentrat tembaga. Dia menegaskan itu sudah menjadi peraturan yang tidak bisa ditawar-tawar walaupun relaksasi sudah diberikan sebelumnya.

PTFI mendapatkan pengecualian larangan ekspor mineral mentah, termasuk konsentrat tembaga yang diberlakukan pemerintah mulai 10 Juni 2023. Pengecualian hanya diberikan kepada perusahaan yang sudah menyelesaikan pembangunan smelter dengan kemajuan lebih dari 50% dengan sejumlah syarat dan ketentuan.

Syarat dan ketentuan tersebut meliputi sanksi denda administratif yang diatur dalam Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 89/2023 tentang Pedoman Pengenaan Denda Administratif Keterlambatan Pembangunan Fasilitas Pemurnian Mineral Logam di Dalam Negeri.

Pengenaan denda yang diberikan tersebut berupa penempatan Jaminan Kesungguhan 5% dari total penjualan periode 16 Oktober 2019—11 Januari 2022 dalam rekening bersama (escrow account).

Apabila pada 10 Juni 2024 tidak mencapai 90% dari target, jaminan kesungguhan disetorkan kepada kas negara, pengenaan denda administratif atas keterlambatan pembangunan sebesar 20% dari nilai kumulatif penjualan ke luar negeri untuk setiap periode keterlambatan dengan mempertimbangkan dampak pandemi Covid-19 berdasarkan laporan Verifikator Independen.