Pemerintah Sudah Punya Senjata untuk Tahan Pembengkakan Subsidi Energi

Pemerintah telah mengeluarkan anggaran Rp 502 triliun untuk subsidi energi yaitu Bahan Bakar Minyak (BBM), gas dan listrik sepanjang 2022. Angka subsidi energi ini membengkak dari yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah akan menjaga agar APBN tidak lagi bengkak demi menahan harga energi di tingkat konsumen. Salah satu upayanya, dengan memastikan ketersediaan bahan baku yang digunakan PLN dan Pertamina untuk menghasilkan energi.

“Harus ada keyakinan PLN, Pertamina dan penyedia pasokan yang utama ini harus tetap bisa menjalankan fungsinya,” kata Suahasil dalam Talkshow bertajuk: Laju Pemulihan RI Di Tengah Ketidakpastian Ekonomi Global, Jakarta, Selasa, (9/8/2022).

Saat ini pemerintah tengah memastikan ketersediaan bahan baku Pertamina dari luar negeri cukup. Sementara untuk bahan baku listrik PLN yakni batu bara dan gas, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan khusus.

“PLN kita kasih keputusan untuk harga batubara dan gas sudah ditetapkan,” kata dia.

Selain itu, pemerintah sekarang fokus untuk melanjutkan inisiasi penggunaan energi yang lebih efisien. Semisal mendorong masyarakat untuk menggunakan kendaraan listrik yang lebih hemat secara rupiah bagi pengguna dan keuangan negara.

“Dalam hitungan kita penggunaan kendaraan listrik ini lebih efisien dari nilai rupiahnya ketimbang BBM,” kata dia.

Pemerintah bahkan memberikan beberapa insentif bagi para pengguna kendaraan listrik. Agar masyarakat tertarik dan mulai beralih menggunakan kendaraan ramah lingkungan.

Di sisi lain, pemerintah juga telah meminta PLN untuk membuat kompor listrik yang bisa digunakan untuk rumah tangga. Namun program ini masih harus diujicobakan dan disosialisasikan.

“Kalau yang ini masih terbatas dulu, tapi nanti akan kita masifkan penggunaanya di kalangan rumah tangga,” kata dia mengakhiri.

Demi Kehandalan Pasokan Listrik, BLU Solusinya

PT PLN (Persero) mencatat kenaikan penjualan listrik sebesar 8,42 persen secara tahunan atau year on year (yoy) menjadi 65,42 Terra Watt hour (TWh) pada kuartal 1 2022. Kenaikan konsumsi listrik ini dinilai jadi sinyal positif pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi Covid-19.Disisi lain, kenaikan konsumsi listrik ini akan berdampak terhadap kebutuhan batu bara PLN yang harus dilakokasikan dalam kebijakan DMO bulanan ditengah harga batu bara global yang terus mengalami peningkatan. Perhari ini, harga batu bara dipasar global sudah mencapai US$ 334 per MT. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terjadinya kelangkaan pasokan batubara bagi PLTU karena disparitas harga yang tinggi dengan harga beli PLN yaitu US$ 70 per MT . Demikian disampaikan Mamit Setiawan, Direktur Executive Energy Watch dalam keterangan tertulisnya, Selasa (9/8/2022).

“Disapritas harga yang tinggi menyebabkan selisih antara pendapatan ekspor batubara GAR 4600 dibandingkan dengan menjual ke PLN bagi para penambang sangat besar. Kita hitung dengan Indonesia Coal Price bulan Agustus 2022 GAR 4600 adalah sebesar US$ 94,19 per MT, kita kurangi harga beli PLN US$ 70 per MT lalu selisihnya dikalikan Rp 14.500 maka besaran selisihnya adalah Rp 24,5 M untuk setiap kapal vessel 70 ribu MT,”ucap Mamit

Besarnya selisih tersebut membuat pemasok enggan untuk melanjutkan kontrak mereka dengan PLN, apalagi jika gagal pasok maka pemasok akan dikenai pinalti yang besarnya 10x lipat dibandingkan apabila tidak berkontrak dengan PLN. Hal ini sesuai dengan formulasi untuk denda dan pembayaran kompensasi dalam Keputusan Menteri ESDM No 13 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengenaan Sanksi Administratif, Pelarangan Penjualan Batubara Ke Luar Negeri, Dan Pengenaan Denda Serta Dana Kompensasi Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri.

“Timpangnya besaran pinalti yang dikenakan kepada penambang sebagaimana yang diatur dalam KepMen ESDM No 13/2022 dimana penambang yang berkontrak dengan PLN akan terkena pinalti berupa denda yakni sebesar harga pasar ekspor dikurangi harga batubara dengan patokan HBA US$ 70. Sedangkan untuk pembayaran kompenasi hanya berdasarakan HBA dengan tarif kompensasi tertinggi US$ 18 per MT untuk batubara dengan GAR 3800 – 5000 yang besarannya lebih rendah dari denda yang dibayarkan pemasok yang berkontrak dengan PLN,”jelas Mamit

Oleh karena itu, Mamit mendorong agar pemerintah perlu segera melalukan revisi KepMen ESDM No 13/2022 tersebut agar prinsip keadilan bagi produsen batubara di Indonesia bisa berjalan dengan baik.

“Revisi tersebut harus segera dilakukan agar rasa keadilan bagi seluruh produsen batubara, jangan sampai karena aturan denda yang besar produsen enggan berkontrak dengan PLN. Selain itu, jangan terucap lebih baik bayar kompensasi tapi masih untung besar daripada berkontrak dengan PLN sudah membantu demi merah putih dan perekonomian nasional tapi klo ada kegagalan malah di denda dengan jumlah yang besar,”ujar Mamit

Selain melalui revisi KepMen ESDM 13/2022, salah satu upaya untuk menjaga pasokan batubara bagi PLN adalah dengan segera disahkannya BLU batubara. Melalui disahkan BLU batubara, maka asas keadilan, gotong royong dan menjaga daya beli masyarakat bisa tercapai.
“BLU saya kira solusi terkait dengan security of supply bagi kebutuhan batubara bagi PLN sehingga pasokan batubara bagi sektor kelistrikan nasional terjamin aman. Melalui implementasi BLU maka akan tercipta kepastian yaitu PLN tetap membeli dengan harga US$ 70 per MT dan yang kedua selisih harga pasar dikurangi US$ 70 per MT dibayarkan langsung oleh BLU kepada para penambang dimana BLU akan mendapatkan dana dari iuran yang dibayarkan secara gotong royong oleh seluruh penambang batubara sesuai dengan volume penjualan dan nilai kalori batubara,” urai Mamit

Melalui implementasi BLU, menurut Mamit akan tercipta ekosistem industri batubara yang sehat dan berkesinambungan. Melalui BLU, beban fiscal yang harus ditanggung oleh pemerintah tidak bertambah serta menjaga tarif dasar listrik.

“Bagi PLN,BLU membuat pasokan batubara menjadi terjamin, BPP tidak mengalami kenaikan serta tidak ada resiko arus keuangan. Bagi produsen batubara, kehadiran BLU membuat tidak ada lagi distorsi harga dan seluruh penambang gotong royong memikul beban kewajiban DMO. Bagi masyarakat pastinya akan mendapatkan kehadalan pasokan listrik dengan tarif listrik yang terjangkau,”ujar Mamit.

Mengingat pentingnya fungsi BLU tersebut, Mamit meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk segera mensahkan peraturan terkait posisi BLU ini.

“Jangan sampai pasokan HOP bagi PLN terus berkurang dan bisa berpotensi menimbulkan gangguan terhadap pasokan listrik, baru kita ramai untuk mensahkan peraturan soal BLU ini. Lebih baik sedia payung sebelum hujan turun,”pungkas Mamit

Satu Tahun Pasca Alih kelola Blok Rokan, bagaimana perkembangannya kini?

Transisi alih kelola Blok Rokan dari PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) ke PT Pertamina Hulu Rokan (PHR), anak usaha PT Pertamina Hulu Energi, yang sudah berjalan satu tahun kini dipertanyakan pencapaiannya.

Dukungan semua pemangku kepentingan, terutama  pemerintah (pusat dan daerah) serta mitra bisnis PHR, menunjukkan suasana kondusif pasca peralihan pengelolaan operator pada 8 Agustus 2021 silam.

Direktur Utama Pertamina Hulu Rokan Jaffee A. Suardin telah menyampaikan, Pertamina Hulu Rokan menyiapkan segala kebutuhan agar proses alih kelola ini berjalan lancar dan tanpa kendala. Menerapkan upaya maksimal agar dalam proses transisi ini semua berjalan lancar dan yang terpenting bisa langsung tune in dengan tim eksisting.

Ikuti diskusi Energy Corner CNBC Indonesia dengan tema, “Membedah Capaian Blok Rokan Satu Tahun Pasca Alih Kelola” pada Selasa, 09 Agustus 2022 pukul 10.30 bersama Jaffee Arizon Suardin Direktur Utama PT Pertamina Hulu Rokan dan Mamit Setiawan Direktur Eksekutif Energy Watch. Hanya di CNBC Indonesia.


Subsidi BBM hanya bisa bertahan hingga akhir tahun 2022, begini cara pencegahannya!

Subsidi BBM pemerintah kepada PT Pertamina (Persero) terus membengkak di tengah kenaikan harga minyak mentah saat ini. Agar penyaluran BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar sesuai harga terkini bisa terus bertahan hingga akhir 2022, Pertamina setidaknya butuh tambahan subsidi hingga mencapai Rp 64,5 triliun.

Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan mengatakan, pemerintah memang telah membayar kompensasi BBM dan LPG 3 kg kepada Pertamina sebesar Rp 93,5 triliun di 2022. Dengan rincian, sekitar Rp 29 triliun di April 2022 dan Rp 64,5 triliun pada Juli 2022.

“Melalui pembayaran ini, maka pemerintah hadir dan ini sangat membantu keuangan Pertamina untuk menyalurkan JBT (Jenis BBM Tertentu) dan JBKP (Jenis BBM Khusus Penugasan) sesuai dengan kouta yang ditetapkan,” ujar Mamit kepada Liputan6.com, Selasa (2/8/2022).

Yang jadi permasalahan, jika tidak ada penambahan kouta untuk JBT dan JBKP, menurut perhitungannya, kuota subsidi untuk Pertalite, Solar dan sejenisnya akan habis per Oktober 2022 nanti.

Bila itu terjadi, maka Pertamina akan mengatur distribusi sesuai dengan stok yang ada. Alhasil, itu bakal menimbulkan kelangkaan Pertalite dan Solar di seluruh wilayah Indonesia.

“Untuk Pertalite paling tidak harus ditambah 5 juta KL sedangkan solar subsidi harus 1,5 juta KL untuk aman sampai akhir tahun. Tinggal bagaimana kesiapan pemerintah jika tidak ada penambahan kouta apakah mampu membendung isu sosial yang akan timbul,” bebernya.

Adapun subsidi BBM saat ini telah menembus angka Rp 502 triliun. Namun, Mamit menilai jumlah tersebut masih kurang untuk bisa meng-cover pasokan hingga akhir tahun.

Setidaknya, ia menyebut pemerintah harus menambah kompensasi hingga mencapai Rp 64,5 triliun agar stok dan harga Pertalite maupun Solar bisa terjaga sampai tutup tahun.

“Penambahan 5 juta (KL) Pertalite dengan selisih keekonomian, taruhlah Rp 9.000 per liter, maka penambahan kompensasi sebesar Rp 45 triliun. Sedangkan solar dengan penambahan Rp 1,5 juta (KL) selisih Rp 13.000 (per liter) maka di butuhkan dana sebesar Rp 19,5 triliun,” paparnya.

Maulandy Rizky Bayu Kencana

Pemerintah Bakal Berlakukan Pajak Karbon, Pengamat: yang Kena Imbasnya Masyarakat

Pemerintah resmi mengajukan pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) atas karbon. Adapun tarif pajak karbon yang diusulkan pemerintah sebesar Rp 75 per kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO2e).

Direktur Executive Energy Watch Mamit Setiawan mengatakan kebijakan tersebut cenderung akan memberatkan bagi pengusaha dan juga masyarakat. 

“Ini akan memberikan dampak yang signifikan terhadap perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor energi. Salah satunya perusahaan PLN. PLN nanti mau tidak mau akan otomatis meningkatkan biaya produksi dan berakhir pada kenaikan tarif dasar listrik yang menjadi beban masyarakat,” ujarnya kepada MNC Portal Indonesia, Selasa (14/9/2021).

Namun, lanjut dia, jika pemerintah tidak ingin memberi beban kepada masyarakat dengan tarif dasar listrik (TDL) yang naik, maka pada akhirnya pemerintah akan membantu masyarakat dengan memberikan subsidi kepada PLN.

“Kalau ini dilakukan, dampaknya lagi-lagi beban keuangan negara akan bertambah karena ada subsidi tambahan itu,” jelasnya.

Menurut Mamit, apabila pengenaan tarif pajak ini resmi ditetapkan oleh pemerintah, menjadi tidak efektif. Tetapi beda halnya, jika batu bara di dalam negeri sudah menipis, baru kebijakan pajak karbon tepat diberlakukan.

Ia menuturkan bahwasannya dalam kondisi seperti sekarang ini merupakan posisi yang kurang tepat untuk mengenakan pajak karbon. Sebab, masih banyak sektor yang masih berusaha untuk bangkit dan masyarakat juga tengah berjuang dalam membangkitkan perekonomiannya. Sehingga, bagi dia, pengenaan pajak karbon ini perlu dipertimbangkan kembali.

“Perekonomian kita belum seutuhnya pulih, badan usaha seperti PLN juga sedang mencoba untuk bangkit. Saya kira ini menjadi penting sekali bagi Kementerian Keuangan untuk dipertimbangkan kebijakan karbon ini,” ungkapnya.

Mamit menambahkan apabila pajak ini betul-betul disahkan, baik jika penghitungannya dijelaskan lebih rinci dan dijabarkan sektor-sektor mana saja yang diberlakukan. 

Batu Bara Masih Jadi Pilihan untuk Pembangkit Listrik

Tren penggunaan batu bara untuk pembangkit listrik diproyeksi masih tinggi seiring harga produksi listrik yang menggunakan komoditas ini masih terjangkau. Pemanfaatan batu bara membuktikan ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil belum tergantikan.

Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan mengatakan, batu bara masih menjadi primadona energi yang murah dan mudah didapatkan. “Meskipun transisi energi di berbagai negara sedang dijalankan tetapi energi fosil tidak bisa dihilangkan begitu saja,” katanya.

Saat ini, biaya pokok penyediaan tenaga listrik (BPP) PLTU sekitar Rp 600-Rp 800/kwh. Adapun, BPP PLN secara umum tercatat Rp 1.297/kwh per Juni 2021. Tidak hanya paling murah, pembangkit listrik berbasis batu bara PLN masih menjadi yang terbesar atau mencapai 66,81 persen dari total 275 Twh per 2020.

Menurutnya, permintaan batu bara di sejumlah negara masih sangat tinggi. Bahkan, volumenya diperkirakan dapat terus meningkat.

Hal itu sejalan dengan laporan International Energy Agency (IEA) baru-baru ini yang memperkirakan konsumsi batu bara global meningkat sebesar 2,6 persen pada 2021, didorong oleh sejumlah negara seperti China, India, dan Asia Tenggara.

Proyeksi tersebut ditopang oleh pemulihan ekonomi yang terjadi sehingga ada peningkatan permintaan untuk pembangkit listrik dan industri. Mamit menjelaskan, singgungan antara transisi energi dan upaya untuk mengoptimalkan batu bara pasti ada. Yang jelas, hal tersebut harus mempertimbangkan mana yang paling menguntungkan bagi masyarakat.

Adapun, penggunaan EBT sebagai energi bersih merupakan sebuah keniscayaan. Namun, untuk saat ini masih cukup banyak hambatan dalam pengembangannya. Pertama, listrik yang dihasilkan oleh EBT masih cenderung intermiten sehingga masih perlu di-backup oleh energi fosil.

Kedua, harga listrik yang dihasilkan oleh EBT relatif masih lebih mahal dibandingkan dengan PLTU. Hal tersebut akan langsung berdampak pada biaya pokok penyediaan (BPP) listrik.

Ketiga, komponen penunjang pembangkit EBT masih terbatas. Dengan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) yang rendah, pengembangan pembangkit EBT dinilai belum mampu memberikan manfaat yang maksimal bagi perekonomian nasional dalam waktu dekat.

“Pemanfaatan EBT harus melihat kondisi nasional, jangan hanya karena perjanjian internasional. Negara lain ada perjanjian internasional juga, tapi tetap saja masih gencar pakai batu bara,” ujar Mamit.

Sementara itu, untuk menyiasati risiko tingginya emisi dari PLTU, Mamit menilai sudah ada teknologi yang dapat memitigasi hal tersebut. Seiring dengan perkembangan teknologi, penggunaan batu bara bisa jadi lebih ramah lingkungan dengan menggunakan teknologi carbon capture, utilization, and storage (CCUS) maupun ultra supercritical boiler.

“Memang teknologi ini masih mahal, tapi ke depan sepertinya akan lebih murah dan terjangkau,” pungkasnya.

Adapun, Indonesia saat ini menjadi salah satu produsen dan eksportir utama batu bara di dunia. Pada tahun ini saja, produksi ditargetkan mencapai 550 juta ton dengan opsi penambahan 75 juta ton untuk pasar ekspor.

Kemampuan tersebut menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara yang yang cukup dominan dalam industri batu bara global.

Di sisi lain, saat ini tren transisi energi terus berkembang secara global, tak terkecuali di dalam negeri. Hal tersebut membuat pemerintah berkomitmen untuk mempercepat pengembangan energi baru terbarukan (EBT) sekaligus mengurangi porsi pembangkit listrik yang menggunakan energi fosil.

Bahkan, wacana penghentian operasi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) mulai 2025 mulai berembus sehingga menjadi faktor risiko bagi industri batu bara dalam jangka panjang.

Hanya saja, dari sisi penyumbang emisi, sektor ketenagalistrikan malah bukan menjadi kontributor terbesar. Berdasarkan data McKinsey (2018), sektor kehutanan dan alih guna lahan menyumbang emisi hingga 43 persen, ketenagalistrikan sebesar 14 persen, serta perkebunan sebesar 12 persen.

Pakar Beber Catatan Kritis Soal EBT di Balik Target Emisi Nol

Pakar energi mengungkap sejumlah tantangan yang dihadapi RI terkait dengan percepatan transisi energi fosil ke energi baru terbarukan (EBT).


Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan menyebutkan pada prinsipnya EBT merupakan suatu keniscayaan di dunia dan bahwa memang akan terjadi transisi energi. Namun, dia mengingatkan bahwa Indonesia tidak perlu memaksakan diri untuk mengikuti tren global saat ini di kala kondisi internal dalam negeri belum siap.

“Kita tidak harus memaksakan untuk mengikuti tren saat ini, di mana kita lihat industri dalam negeri sendiri belum memungkinkan untuk kita jor-joran ke arah sana. Karena akan membebani negara dan PLN,” katanya, Rabu (8/9).

Dia menyebutkan bahwa ada sejumlah catatan yang harus diperhatikan di tengah upaya pemerintah dan pemangku kepentingan terkait dalam mendorong percepatan pemanfaatan energi terbarukan di Indonesia.

Pertama, ujarnya, pengembangan EBT yang begitu masif di tengah kondisi listrik yang masih over capacity akibat dari program 35.000 MW yang saat ini sedang dijalankan, secara otomatis akan menambah beban bagi PLN yang pada akhirnya menjadi beban bagi kas negara.

Sebagaimana diketahui, program pembangkit listrik 35.000 MW menerapkan skema Take or Pay kepada PLN sebagai satu-satunya perusahaan pengelola listrik milik negara. Artinya, PLN wajib membeli listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik.

Sementara itu, serapan listrik dalam negeri rendah sebagai dampak dari ekonomi yang tidak bergerak karena pandemi.

Dalam draf RUU EBT, Mamit melihat skema Take or Pay akan berlaku juga bagi energi listrik yang dihasilkan oleh EBT. Hal itu lantaran PLN harus menyerap listrik yang dihasilkan oleh EBT. Dengan demikian, lanjutnya, PLN harus menyerap dua Take or Pay dari dua sumber yang berbeda. Pertama dari energi fosil, kedua dari EBT.

“Dengan kondisi tersebut, ditambah dengan rencana pengembangan EBT yang sedang dicanangkan saat ini, otomatis akan menambah beban juga. Karena mau tidak mau, ketika skema ini harus, mereka harus ambil. Dengan demikian, menambah beban subsidi atau beban kompensasi dari pemerintah kepada PLN,” katanya.

Dia menambahkan bahwa potensi beban tambahan juga akan muncul dari skema feed in tariff yang telah menetapkan lebih dahulu tarif listrik yang akan dijual, sehingga selisih antara biaya pokok produksi listrik dan harga jual listrik mau tidak mau ditanggung oleh PLN dan pemerintah.

Mamit juga tidak luput menyorot aturan tentang standar portofolio energi terbarukan. Dengan aturan baru, katanya, bagi pembangkit yang tidak menggunakan bahan utama energi terbarukan wajib membeli sertifikat energi terbarukan.

“Bagi saya, ini juga akan menambah beban yang harus ditanggung PLN karena sebagian besar pembangkit mereka saat ini adalah PLTU. Saat sebagian besar pembangkit PLN adalah PLTU, mereka harus membeli sertifikat tersebut,” katanya.

Lebih lanjut, Mamit menyebutkan bahwa salah satu hal utama yang perlu dilakukan secara paralel dengan rencana peningkatan bauran energi terbarukan adalah mendorong pertumbuhan industri dalam negeri. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengutamakan tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

“Karena biar bagaimana pun TKDN akan memberikan efek berlipat di tengah masyarakat. Dengan banyaknya industri dalam negeri yang berkembang, beroperasi, mulai dari pengembangan panel surya, kemudiansparepart-sparepartuntuk pembangkit listrik energi lainnya dan sebagainya. Pekerjaan juga bisa semakin banyak, ekonomi bisa bertumbuh kembali,” ujarnya.

Mamit menyebutkan bahwa pemerintah tetap dapat melakukan transisi kerenewable energydan terus mencoba meningkatkan bauran sesuai target RUEN yakni 23 persen di 2025. Namun, lanjutnya, pemerintah juga dapat melirik cara-cara lain yang dapat dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil.

“Ada cara lain untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi dari batu bara. Salah satunya yaitu dengan cara peningkatan co-firing biomass. PLN sudah mencoba dan berhasil di beberapa pembangkit mereka. Ini juga bisa membantu mengurangi sampah,” katanya.

Sumber : www.cnnindonesia.com

Revisi Aturan PLTS Atap Bebani APBN, Kok Bisa?

JAKARTA – Pemerintah berencana untuk melakukan revisi Permen ESDM Nomor 49 Tahun 2018 tentang Penggunaan Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap oleh Konsumen PT PLN jo Permen ESDM No 13/2019 jo No 16/2019.

Salah satu poin yang direvisi adalah Pasal 6 di mana ketentuan ekspor listrik lebih besar dari 65 persen menjadi 100 persen.

Direktur Executive Energy Watch Mamit Setiawan mengatakan, ketentuan ini cenderung akan memberatkan bagi negara.

“Secara prinsip, skema 1:1 akan mendorong masyarakat untuk berbisnis dengan PLN tapi tidak diperlakukan sebagai entitas bisnis. Padahal, PLN sudah membangun infrastruktur kelistrikan terlebih dahulu,” kata Mamit dalam keterangan tertulisnya, Jakarta Jumat (27/8/2021).

Dia juga menyampaikan bahwa harga PLTS Atap jauh lebih mahal jika dibandingkan dengan pembangkit lain. BPP untuk PLTU hanya Rp700 – Rp900 per kwh, sedangkan untuk PLTS Atap adalah sebesar Rp1.400 sesuai TDL. Kewajiban PLN membeli listrik EBT, di mana selisih dengan pembangkit fosil ditanggung oleh negara.

“Dengan selisih yang cukup besar ini, maka harus ditanggung oleh negara dengan dana kompensasi yang harus dibayarkan kepada PLN sehingga harus menambah postur baru dalam APBN kita. Ini jelas akan menambah beban keuangan negara apalagi jika PLTS Atap sudah naik secara signifikan apalagi tidak ada batasan kapasitas terpasang sehingga tidak ada kepastian neraca daya,” kata Mamit.

Mamit juga menyoroti kondisi kelistrikan saat ini yang sudah oversupply. “Di tengah pasokan listrik yang berlimpah dan belum tumbuhnya konsumsi listrik nasional, PLN dipaksa harus menerima listrik dari PLTS Atap yang bisa menyebabkan pertumbuhan konsumsi listrik tidak tumbuh. Jelas ini akan memberatkan PLN apalagi saat ini program 35 GW sudah berjalan dimana skemanya adalah Take or Pay yang belum terserap semua karena system Jawa-Bali sudah berlebihan pasokan listrik.” ucap Mamit.

Dia juga menyampaikan PLN harus tetap menjaga kehandalan listrik bagi konsumen PLTS atap karena sifatnya listrik yang dihasilkan intermittent serta listrik yang dihasilkan oleh PLTS Atap efektif di siang hari yaitu jam 10 sampai jam 14.

“Jelas ada beban cost yang harus disiapkan oleh PLN karena harus tetap menjaga pasokan listrik ke konsumen. Intemittency ini jadi permasalahan tersendiri karena akan menambah BPP listrik. Saat intermittent ini harus disiapkan pembangkit follower seperti gas atau diesel yang harus tetap standby. Jadi skema 1:1 tidak pas dan cendrung menguntungkan pihak-pihak tertentu,” ungkap Mamit.

Mamit juga menyampaikan bahwa saat ini kandungan TKDN PLTS maksimal 40% saja di mana justru akan lebih banyak impor yang dilakukan, dengan demikian multiplier effect tidak bisa dioptimalkan.

“Jangan sampai kita hanya menjadi pasar impor dan penonton saja. Sayang, APBN kita akhirnya hanya mengalir ke produsen dan pengusaha solar panel saja tanpa ada potensi ekonomi yang dihasilkan, padahal kita punya potensi green energy di dalam negeri yang jauh lebih besar,” urai Mamit.

Mamit juga menyoroti bahwa yang saat ini bisa memasang PLTS Atap adalah golongan menengah ke atas karena memang harga PLTS Atap masih cukup mahal.

“Jangan sampai nanti ada kecemburuan sosial di masyarakat terkait dengan PLTS Atap ini, karena yang bisa menikmati adalah pelanggan dengan kapasitas yang besar,” kata Mamit.

Sumber : https://economy.okezone.com/

Pengamat Ingatkan Kebijakan Baru PLTS Atap Bakal Beratkan Negara

Pemerintah mendorong penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap dengan menaikan biaya jual ekspor listrik dari 65 persen menjadi 100 persen, kebijakan tersebut dipandang akan memberatkan negara.

Direktur Executive Energy Watch Mamit Setiawan mengatakan, harga PLTS Atap jauh lebih mahal jika dibandingkan dengan pembangkit lain. Biaya Pokok Produksi (BPP) untuk PLTU hanya Rp 700-Rp 900 per KWh, sedangkan untuk PLTS Atap adalah sebesar Rp 1400 sesuai Tarif Dasar Listrik (TDL). Kewajiban PLN membeli listrik EBT, dimana selisih dengan pembangkit fosil ditanggung oleh negara.

“Dengan selisih yang cukup besar ini, maka harus ditanggung oleh negara dengan dana kompensasi yang harus dibayarkan kepada PLN sehingga harus menambah postur baru dalam APBN kita. Ini jelas akan menambah beban keuangan negara apalagi jika PLTS Atap sudah naik secara signifikan apalagi tidak ada batasan kapasitas terpasang sehingga tidak ada kepastian neraca daya,” kata Mamit dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Sabtu (28/8/2021).

Sepertin diketahui, pemerintah berencana untuk melakukan revisi Permen ESDM No 49 Tahun 2018 tentang Penggunaan Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap oleh Konsumen PT PLN jo Permen ESDM No 13/2019 jo No 16/2019 dimana salah satu point yang direvisi adalah Pasal 6 dimana ketentuan ekspor listrik lebih besar dari 65 persen menjadi 100 persen.

“Secara prinsip, skema 1:1 akan mendorong masyarakat untuk berbisnis dengan PLN tapi tidak diperlakukan sebagai entitas bisnis. Padahal, PLN sudah membangun infrastruktur kelistrikan terlebih dahulu.” tutur Mamit.

Mamit pun menyoroti kondisi kelistrikan saat ini yang sudah kelebihan pasokan, di sisi lain konsumsi listrik nasional belum tumbuh sesuai dengan pasokan yang ada.

“PLN dipaksa harus menerima listrik dari PLTS Atap yang bisa menyebabkan pertumbuhan konsumsi listrik tidak tumbuh. Jelas ini akan memberatkan PLN apalagi saat ini program 35 GW sudah berjalan dimana skemanya adalah Take or Pay yang belum terserap semua karena system Jawa-Bali sudah berlebihan pasokan listrik,” ucap Mamit.

Mamit menambahkan, PLN juga harus tetap menjaga keandalan listrik bagi konsumen PLTS atap karena sifatnya listrik yang dihasilkan intermittent, serta listrik yang dihasilkan oleh PLTS Atap efektif disiang hari yaitu jam 10 sampai jam 14.

“Jelas ada beban cost yang harus disiapkan oleh PLN karena harus tetap menjaga pasokan listrik ke konsumen. Intemittency ini jadi permasalahan tersendiri karena akan menambah BPP listrik. Saat intermittent ini harus disiapkan pembangkit follower seperti gas atau diesel yang harus tetap standby. Jadi skema 1:1 tidak pas dan cendrung menguntungkan pihak-pihak tertentu,”ungkap Mamit.

Mamit juga menyampaikan, saat ini kandungan TKDN PLTS maksimal 40 persen saja dimana justru akan lebih banyak impor yang dilakukan, dengan demikian multiplier effect tidak bisa dioptimalkan.

“Jangan sampai kita hanya menjadi pasar impor dan penonton saja. Sayang, APBN kita akhirnya hanya mengalir ke produsen dan pengusaha solar panel saja tanpa ada potensi ekonomi yang dihasilkan, padahal kita punya potensi green energy di dalam negeri yang jauh lebih besar, ” imbuh Mamit.

Sumber : www.liputan6.com