Harga Pertamax Naik, Pembatasan BBM Kunci Cegah Migrasi ke Pertalite

Jakarta, energywatch.or.id – Langkah pemerintah yang menerapkan batas maksimum pada harga Pertamax yang per 1 Maret 2023 naik menjadi Rp 13.300 per liter, dinilai tak relevan untuk untuk mencegah migrasi konsumen ke BBM bersubsidi Pertalite.

Ketimbang menetapkan harga batas atas pada penjualan Pertamax, pemerintah diminta untuk segera menyelesaikan revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM).

Direktur Eksekutif Energy Watch, Daymas Arrangga, menyampaikan bahwa penetapan harga jual maksimum pada Pertamax bakal menimbulkan biaya kompensasi yang wajib dibayarkan oleh pemerintah apabila harga jual Pertamax SPBU melebih harga batas atas yang ditetapkan.

“Kalau menetapkan batas atas maka artinya akan ada harga yang dikompensasi dengan subsidi. Ini seperti ular makan ekornya, mencegah migrasi tapi kasih harga batas atas,” kata Daymas saat dihubungi lewat sambungan telepon pada Kamis (2/3).

Daymas melanjutkan, harga BBM non subsidi selayaknya dilepas seluruhnya mengikuti harga pasar tanpa adanya intervensi dari pemerintah. Dia menganggap bahwa cara yang paling efektif untuk mencegah migrasi konsumen Pertamax ke Pertalite yakni dengan mengetatkan calon pembeli BBM bersubsidi

“Kami melihat untuk mencegah migrasi maka selesaikan dulu soal regulasi mengenai siapa yang berhak mendapatkan Pertalite,” ujar Daymas.

Artikel ini telah dipublikasikan oleh katadata

Depo Pertamina Plumpang Terbakar, Energy Watch: Kami Turut Prihatin dan Semoga Bisa Segera Teratasi

Jakarta, Energywatch.or.id – Terjadi kebakaran di Depo Pertamina Plumpang Jakarta Utara pada Jumat, 3 Maret 2023 pukul 20.11 WIB. Kebakaran tersebut belum diketahui penyebabnya. Menurut informasi yang beredar, terjadi kebocoran pipa dekat Komplek Koramil Jl. Tanah Merah Bawah RT.12 RW.9 Rawa Badak Selatan Koja Jakarta Utara.

Direktur Eksekutif Energy Watch Daymas Arangga turut berduka cita atas kejadian kebakaran di Depo Pertamina Plumpang. Dimas juga meminta kepada petugas berwajib untuk menginvestigasi penyebab kebakaran tersebut.

“Saya turut berduka cita dan prihatin atas musibah kebakaran yang terjadi di Depo Pertamina Plumpang, kami percayakan kepada pihak berwajib untuk dapat menindaklanjuti dan menginvestigasi penyebab kebakaran dan untuk saat ini dimohon masyarakat untuk tidak mendekati lokasi kebakaran agar pihak pemadam dapat fokus untuk memadamkan api serta menghindari jatuhnya korban yang lebih banyak lagi”. Ujar Daymas kepada ruangenergi.com Jumat, (03/03/2023).

Selain itu, Daymas juga meminta kepada masyarakat untuk tidak khawatir dan tidak terpengaruh dengan isu-isu akan terjadinya kelangkaan BBM akibat terbakarnya Depo Pertamina Plumpang dan terjadi kelangkaan pasokan bahan bakar di area Jabodetabek

”Pihak Pertamina juga diharapkan tetap dapat memastikan ketersediaan pasokan bahan bakar khususnya area Jabodetabek pasca terjadinya kebakaran di Depo Plumpang, dan masyarakat tidak perlu khawatir karena pertamina masih memiliki persediaan stok Pertamina di depo area Jabodetabek seperti Tanjung Gurem dan Cikampek,” terang Daymas

26 Tahun Pertamina Patra Niaga, Semangat Energi Positif bagi Seluruh Negeri

Jakarta, energywatch.or.id – Genap berusia 26 tahun, Pertamina Patra Niaga membawa semangat Energi Positif memastikan seluruh layanan yang diberikan sebagai Subholding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero) tidak akan berhenti dan hanya akan menjadi lebih baik di usia barunya. 

“26 tahun ini bukan masa yang sebentar, saat ini Pertamina Patra Niaga dipercaya untuk mengemban amanah yang lebih besar lagi dalam rangka pemenuhan kebutuhan energi masyarakat. Di tahun lalu kami berhasil menjalankan berbagai tugas yang diberikan, dengan semangat Energi Positif pada usia 26 tahun ini, saya yakin Pertamina Patra Niaga akan memberikan layanan dengan lebih baik lagi,” jelas Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Alfian Nasution.

Di tahun 2022, berbagai capaian positif berhasil dituntaskan. Mulai dari penyediaan layanan BBM, seperti tuntasnya 92 titik penugasan BBM Satu Harga sehingga total 413 lembaga penyalur sudah beroperasi di 125 kabupaten, dimana 54 kabupaten diantaranya berada di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). 

Tidak berhenti di BBM, lewat One Village One Outlet (OVOO) LPG, 98% kelurahan di seluruh Indonesia sudah dilayani setidaknya satu pangkalan sehingga mudah mendapatkan akses untuk membeli LPG. Bagi nelayan dan petani, penugasan konversi LPG bagi mereka juga menjadi salah satu dukungan Pertamina Patra Niaga menyediakan energi untuk kebutuhan melaut dan bertani agar lebih efisien. 85 ribu nelayan dan 14 ribu petani sudah menjadi penerima paket konversi LPG untuk mendukung pekerjaan mereka. 

Dalam mendukung kebutuhan LPG tersebut, Pertamina Patra Niaga juga berhasil menyelesaikan 3 storage LPG sebagai titik suplai baru, antara lain di Dumai, Jayapura, dan Wayame yang termasuk dalam Program Strategis Nasional. 

“Capaian ini tidak hanya sekedar untuk menjalankan penugasan, namun bagaimana Pertamina Patra Niaga bisa hadir dan turut mendukung bergeraknya roda perekonomian masyarakat Indonesia tidak hanya di kota, namun juga mementingkan aspek availibility, accessability, affordability, acceptability, dan sustainability di seluruh wilayah Indonesia. Ini adalah bentuk energi berkeadilan bagi masyarakat,” lanjut Alfian.

Inovasi juga menjadi salah satu prioritas Pertamina Patra Niaga, yang utama adalah lini digitalisasi untuk meningkatkan kualitas layanan. Total saat ini ada 10 Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU) yang menerapkan sistem digitalisasi dalam proses pengisian Avtur. Lalu ada pengembangan MyPertamina sebagai ekosistem digital, tidak hanya untuk loyalty program namun dikembangkan sebagai platform penyaluran BBM bersubsidi. 

Disisi energi yang lebih baik, ada lebih dari 300 Green Energy Station sudah dioperasikan Pertamina Patra Niaga. Dari total tersebut, terdapat juga 6 Charging Station untuk mobil listrik dan pilot project 21 Battery Swapping Station untuk motor listrik yang sudah diopersaikan di SPBU GES. 

“Komitmen kami adalah berinovasi. Bagaimana layanan bisa makin lebih baik, ada layanan baru sesuai dengan tren masyarakat, disinilah peran digital menjadi kuncinya. Transisi menuju energi yang lebih ramah juga kami siapkan dalam bentuk ekosistem hilir bagi kendaraan listrik yang terintegrasi dalam Green Energy Station,” ulasnya. 

Kualitas layanan dan peran Pertamina Patra Niaga tidak hanya dalam bentuk infrastruktur pendukung layanan, namuin juga dari sisi kualitas layanan pelanggan dan peran tanggung jawab sosialnya. Dari sisi layanan pelanggan, Pertamina Call Center 135 didapuk Certified World Class Contact Center  dan menerima 6 penghargaan Gold dan 4 Silver dalam ajang Contact Center Global Awards 2022. 

Begitu pula untuk tanggung jawab sosial, Pertamina Patra Niaga sangat berkomitmen terhadap peran tersebut. Hal ini dibuktikan dengan diraihnya 6 penghargaan PROPER Emas dan 50 PROPER Hijau untuk berbagai program CSR & SMEPP di tahun 2022. 

“Contact Center sudah menjadi tulang punggung bagi kelancaran layanan dan informasi yang dibutuhkan masyarakat. Sedangkan peran tanggung jawab sosial ini juga menjadi tulang punggung bagi kemajuan perusahaan bersama-sama dengan masyarakat disekitar yang menjadi bagian dari Pertamina Patra Niaga. Ini sudah menjadi komitmen dan akan terus kami lanjutkan dengan semangat Energi Positif di 26 tahun ini,” jelas Alfian. 
Berbagai capaian ini menurut Alfian adalah pendorong bagi seluruh perwira Pertamina Patra Niaga dalam membawa semangat Energi Positif menjalankan tugasnya. “Arti angka 26 ini adalah togetherness, unity, dan collaboration. Kedepan, bersama-sama, bahu membahu seluruh fungsi, Pertamina Patra Niaga berkomitmen akan memberikan layanan yang lebih baik lagi, bagaimana Energi Positif akan hadir diseluruh negeri,” tukas Alfian

Energy Watch: Subsidi Kendaraan Listrik Sudah Tepat

Direktur Eksekutif Energy Watch, Daymas Arangga menilai bahwa kebijakan subsidi kendaraan listrik sudah tepat karena dinilai akan memberikan multiplier effect dan membantu pemenuhan komitmen pengurangan emisi (ENDC) Indonesia di tahun 2030 hingga sebesar 31,89%.

“Kebijakan ini sudah tepat karena termasuk ke dalam roadmap transformasi kendaraan internal combustion atau konvensional berbahan bakar minyak menjadi kendaraan bermotor listrik dan ini juga pasti akan memberikan multiplier effect tentunya selain akan mengurangi emisi yang merupakan komitmen Pemerintah Indonesia hingga tahun 2030 sebesar 31,89%,” ujar daymas dalam Market Review IDX Channel, Rabu (22/02/2023).

Daymas juga menjelaskan terkait dukungan untuk pembangunan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia

“Pertumbuhan kendaraan bermotor roda dua konvensional ini mencapai 5,2 juta di tahun 2022, namun sudah seharusnya di tahun 2023 pemerintah segera mendukung infrastruktur dan juga ekosistem untuk transformasi kendaraan listrik khususnya roda dua, mengingat jumlah kendaraan bermotor roda dua konvensional saat ini sudah mencapai 120jt unit” jelas Daymas.

Sebelumnya, Pemerintah telah menetapkan insentif atau subsidi motor listrik sebesar Rp 7 juta yang berlaku pada Maret 2023. Hal ini disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif di kantor Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi di Jakarta, Senin (20/2/2023).

“Kalau sepeda motor ya kisaran magnitude-nya itu (Rp 7 juta). Kalau roda 4 bentuknya bukan uang (pajak) iya,” kata Arifin.

Pembahasan terkait dengan insentif motor listrik tersebut dilakukan bersama dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Menteri Kordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Data Penyaluran Subsidi Menggunakan KTP, Energy Watch: Perlu Diperjelas

Pemerintah membuka opsi untuk memadukan data warga miskin sebagai penerima subsidi listrik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sekaligus sebagai penerima subsidi elpiji 3 kilogram. Dengan begitu, penyaluran elpiji bersubsidi tersebut diharapkan lebih tepat sasaran.

Hal itu terungkap dalam rapat kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (13/2/2023). Turut hadir dalam rapat tersebut adalah Menteri BUMN Erick Thohir dan Wakil Menteri BUMN I Pahala Nugraha Mansury.

”Uji coba penyaluran elpiji bersubsidi dengan memperlihatkan KTP masih berlaku di lima wilayah. Namun, dari ketepatan data yang ada, masih perlu untuk dilakukan pemadanan. Dari beberapa kajian opsi yang ada, selain DTKS (data terpadu kesejahteraan sosial), mungkin bisa juga melihat data (penerima) subsidi listrik yang selama ini digunakan PLN,” kata Pahala.

Pahala menambahkan, kendati uji coba di lima wilayah (Kota Tangerang, Tangerang Selatan, Batam, Semarang, dan Mataram) berjalan baik, perlu ada pembicaraan lebih lanjut dengan sejumlah pemangku kepentingan. Itu, antara lain, dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Keuangan, dan PT Pertamina (Persero).

Sementara itu, menurut Erick, pihaknya ingin memastikan bahwa subsidi pada barang harus tepat sasaran. ”Ini sebenarnya tak hanya pada elpiji, tetapi BBM (bahan bakar minyak) juga seperti itu. Perbaikan-perbaikan ini sudah seyogianya kita dorong agar jangan sampai yang (kategori) mampu yang mendapatkan subsidi,” ujarnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Tutuka Ariadji mengemukakan, penataan subsidi elpiji 3 kilogram memang dimulai dengan pendataan. Apabila kriteria penerima subsidi sudah sesuai, baru akan dilakukan pembatasan penjualan. Dengan demikian, hingga saat ini belum ada pembatasan penjualan elpiji bersubsidi tersebut, tetapi baru sebatas pendataan.

Perlu diperjelas

Secara terpisah, Direktur Eksekutif Energy Watch Daymas Arangga berpendapat, subsidi energi sebaiknya diberikan kepada masyarakat yang berhak menerima, bukan subsidi pada harga. Selain itu, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Elpiji Tabung 3 Kilogram disebutkan bahwa penyediaan elpiji 3 kilogram yang disubsidi hanya untuk kelompok rumah tangga dan usaha mikro.

”Apabila saat ini diterapkan kebijakan pembelian menggunakan KTP, itu bagi golongan rumah tangga yang mana? Karena, dalam perpres hanya disebut rumah tangga, artinya semua rumah tangga bisa mendapatkan. Ini yang perlu diperjelas karena sebenarnya (subsidi elpiji) untuk golongan masyarakat menengah ke bawah,” katanya.

Menurut Daymas, apabila pendistribusian elpiji bersubsidi dipertegas lewat aturan yang jelas dan pengawasan yang ketat, penyelewengan elpiji bersubsidi di lapangan bisa diminimalisasi atau dicegah.

Pakar: Hilirisasi Mineral Kunci Membangun Ekosistem Kendaraan Listrik

Kebijakan larangan ekspor tembaga yang bakal aktif pada pertengahan tahun ini dinilai bisa mengikuti klaim keberhasilan pemerintah dalam proyek hilirisasi bijih nikel. Perluasan larangan ekspor mineral mentah itu disebut dapat mempercepat program hilirisasi nikel yang berbasis pada pengembangan baterai kendaraan listrik.

Direktur Eksekutif Energy Watch, Daymas Arrangga, beranggapan bahwa penciptaan ekosistem baterai maupun kendaraan listrik di Indonesia juga perlu didukung oleh penyediaan bahan baku komponen penunjang seperti kabel dan transmisi listrik yang umunya diproduksi dari mineral bauksit dan tembaga.

“Sulit melihat bahwa satu industri akan maju sendirian. Ekosistem baterai gak mungkin bertahan sendiri, pasti butuh penunjang seperti transmisi dan perkabelan. Bahan baku untuk produksi barang penunjang itu juga harus ada,” kata Daymas kepada Katadata.co.id, Rabu (25/1).

Perluasan proyek hilirisasi juga dilihat sebagai peluang Indonesia untuk mengeruk keuntungan di tengah tren transisi energi. Khususnya pada komoditas mineral tembaga yang kerap diolah menjadi produk lanjutan berupa fasilitas jaringan distribusi listrik.

Kementerian ESDM mencatat, saat masih menjadi bijih, tembaga cuma berada di harga US$ 4,36 per ton. Harga jualnya akan naik menjadi US$ 1.365 per ton jika diolah menjadi konsentrat tembaga.

Lebih dari itu, harga komoditas tembaga bakal bernilai lebih tinggi jika telah melewati fase pemurnian menjadi katoda tembaga dengan harga US$ 6.049 per ton. Produk paling ujung adalah kabel tembaga dengan harga jual mencapai US$ 13.000 per ton.

Hal serupa juga terjadi pada sektor tambang bauksit. Saat masih dalam bentuk bijih, harga jual di pasaran hanya berada di US$ 18 per ton. Harga jual akan meningkat usai bauksit dimurnikan menjadi alumina dengan harga jual US$ 350 per ton dan kembali meningkat jika diolah menjadi produk aluminum US$ 1.762 per ton.

“Logika sederhana, jualan barang setengah jadi atau barang jadi akan jauh lebih mahal dari jualan barang mentah. Ini momentum untuk dapat nilai tambah dari ekstraksi komoditi pertambangan,” ujar Daymas.

PLN Berhasil Kurangi Beban Kelebihan Listrik Lebih dari Rp. 40 Triliun

Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo mengungkapkan pihaknya telah berhasil mengurangi biaya yang harus dibayar atas kelebihan listrik sebagai biaya Take or Pay hingga lebih dari Rp. 40 triliun.

Diketahui, akibat adanya kelebihan listrik PLN harus menanggung beban listrik yang tidak terpakai, karena pada saat ini skema pembelian listrik dilakukan menggunakan Take or Pay (ToP). Sehingga PLN melakukan pengurangan kontrak proyek listrik untuk mengurangi beban ToP. Selain itu, pihaknya juga telah berhasil mengundur kontrak dalam upaya renegosiasi.

“Sebagian bisa kita batalkan, kita kurangi, kemudian kita undur, kontraknya kita kurangi, yang kita sebut sebagai renegosiasi. Dimana, kami berhasil mengurangi beban Take or Pay Rp. 40 sekian triliun,” ungkap Darmawan dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII DPR RI, Rabu (8/2/2023).

Darmawan juga menyatakan kelebihan pasokan listrik ini tentunya disebabkan oleh beberapa factor, salah satunya karena asumsi pertumbuhan ekonomi yang dijadikan acuan ternyata tidak sesuai prediksi awal.

Menurutnya, pertumbuhan listrik di Jawa pada tahun 2014-2015 diperkirakan tumbuh sekitar 7-8%. Angka tersebut berbasis pada asumsi pertumbuhan ekonomi pada saat itu yang diperkirakan dapat mencapai kurang lebih 6,1%.

Selain itu, terdapat kolerasi antara pertumbuhan ekonomi dan permintaan listrik waktu itu. Dimana pada saat ada pertumbuhan ekonomi 1% maka pertumbuhan permintaan listrik diproyeksi mencapai 1,3%. “Jadi pada saat pertumbuhan ekonomi berbasis ekonomi dan pariwisata, ternyata kolerasinya bergeser bukan 1,3% namun turun menjadi 0,8% atau 0,9%. Itu artinya pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak dibarengi pertumbuhan demand listrik yang tinggi.” Ujar Darmawan.

Untung Rugi Harga BBM Pertamax Berubah Tiap Minggu

Pengamat energi sekaligus Direktur Eksekutif Energy Watch, Daymas Arangga, menilai penyesuaian harga Pertamax yang akan dilakukan setiap minggu justru tidak baik bagi masyarakat dan iklim investasi di Indonesia.

“Memang penyesuaian harga Pertamax dan JBU lainnya setiap minggu, tidak baik bagi masyarakat maupun iklim investasi di Indonesia. Ini karena fluktuasi harga minyak dunia cenderung tidak stabil dan tidak bisa dipastikan, jadi disini ada unsur uncertainty (ketidakpastian),” kata Daymas

Diketahui saat ini regulasi yang mengatur penyesuaian harga Jenis BBM Umum (JBU) dilakukan setiap bulan. Menurutnya, jika penyesuaian harga BBM nonsubsidi akan dilakukan setiap minggu, maka perlu ada regulasi pemerintah yang mengatur hal tersebut.

“Kecuali yang saya bilang, regulasi pemerintah sudah mengatur hal tersebut, sehingga badan usaha tidak ada keraguan dalam melakukan evaluasi harga setiap minggu,” ujarnya.

Dia menegaskan, rencana penyesuaian harga BBM nonsubsidi memang harus dituangkan dalam regulasi terbaru, untuk mengubah landasan penyesuaian harga JBU yang diatur di Kepmen ESDM nomor 62 tahun 2020.

Terkait untung ruginya, menurut Daymas tentu jika harga minyak dunia naik akan berdampak kepada masyarakat, begitupun sebaliknya apabila harga minyak turun, masyarakat aman.

“Untung ruginya kalau misalnya naik akan berdampak, kalau turun syukur. Tapi rasa-rasanya kalau melihat tren harga minyak dunia yang cenderung bergantung pada isu-isu yang terjadi, apalagi saat ini isu resesi global itu juga mengakibatkan fluktuasi harga minyak yang cenderung naik,” ujarnya.

Lantas, apakah rencana penyesuaian harga BBM nonsubsidi akan diumumkan setiap minggu membuat persaingan semakin kompetitif dengan swasta?

Daymas mengatakan, Pemerintah harus lebih dulu menyusun regulasinya. Jika tidak, maka persaingan akan kurang kompetitif dengan perusahaan BBM swasta.

“Nah, itu dia balik lagi harus ada penyesuaian regulasi yang memang mengatur untuk kenaikan penyesuaian BBM non subsidi,” pungkasnya.

Bakal Disetop, Ekspor Tembaga Capai Rekor Tertinggi Rp 138 T pada 2022

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekspor bijih tembaga sepanjang 2022 mencapai 3,13 juta ton atau naik hingga 40,35% dari tahun sebelumnya dengan total 2,23 juta ton.

Sementara nilai ekspor tembaga sepanjang 2022 menjadi rekor tertinggi sepanjang sejarah Indonesia, yakni mencapai US$ 9,24 miliar atau setara Rp 138,43 triliun dengan asumsi nilai tukar rupiah Rp 14.976 per dolar AS.

Meroketnya capaian ekspor bijih tembaga disinyalir akibat melonjaknya permintaan bahan baku produk olahan industri global. Khususnya pada kebutuhan infrastruktur kelistrikan dan pengembangan baterai hingga produksi kendaraaan listrik.

Direktur Eksekutif Energy Watch, Daymas Arangga, menyampaikan bahwa pengembangan ekosistem baterai dan kendaraan listrik secara paralel akan menambah permintaan pasokan transmisi listrik.

Kondisi itu secara otomatis berdampak pada menguatnya permintaan bahan baku komponen penunjang seperti kabel dan transmisi listrik secara signifikan, yang umumnya diproduksi dari mineral tembaga.

“Ekosistem baterai gak mungkin berjalan sendiri, pasti butuh penunjang seperti transmisi dan perkabelan. Bahan baku untuk produksi barang penunjang itu juga harus ada,” kata Daymas saat dihubungi lewat sambungan telepon pada Rabu (25/1).

PLN Manfaatkan Biomassa Pengganti Batu Bara, Energy Watch: Indonesia Berkahnya Biomassa

PT PLN (Persero) terus mengembangkan pemanfaatan berbagai bahan alami yang didapatkan dari potensi lokal daerah untuk dijadikan Biomassa pengganti batu bara.

Upaya tersebut menjadi salah satu inisiatif BUMN setrum negara dalam mencapai target net zero emission (NZE) di 2060 dengan mengganti bahan bakar batubara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

Keseriusan tersebut tercermin melalui 2 (dua) Subholdingnya, yakni PT PLN Indonesia Power (IP) dan PT PLN Energi Primer Indonesia (EPI) dalam agenda Indonesia National Electricity Day 2022 yang digelar di Jakarta belum lama ini.

Direktur Utama PLN Indonesia Power Edwin Nugraha Putra mengungkapkan pihaknya terus mengakselerasi pembangunan pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT).

Dia menambahkan, pasalnya, PLN IP telah mengelola 1,5 Giga Watt (GW) pembangkit berbasis EBT yang bertumpu pada Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP).

Kapasitas EBT dari PLN IP tersebut akan meningkat menjadi 8,1 GW di tahun 2030 seiring pembangunan pembangkit EBT dari sumber daya lain seperti tenaga surya, angin, hingga gelombang laut.

“Sampai tahun 2030, pembangunan pembangkit EBT akan terus kami tingkatkan. Jika di tahun 2024 persentasenya baru 11 persen, di tahun 2030 akan melonjak jadi 30 persen dari keseluruhan pembangkit yang kami kelola,” ungkap Edwin dalam keterangan, Minggu, (4/12/2022).

Dia menuturkan, untuk jangka pendek PLN Group akan memaksimalkan pemanfaatan co-firing biomassa demi mencapai target NZE pada 2060.

Direktur Eksekutif Energy Watch, Daymas Arangga mangatakan, Indonesia sebagai area katulistiwa memiliki banyak pasokan energi biomassa.

“Pasokan energi saat ini masih didominasi oleh batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap, maka komitmen untuk mengurangi emisi yang awalnya menggunakan energi fosil (batu bara) secara perlahan bertransisi menggunakan sumber energi yang berkelanjutan”, tuturnya.